Oleh: Benediktus Gooubo Goo (*)
Nama Tanah Papua tidak asing bagi seluruh orang kepualauan di Indonesia bahkan seluruh dunia di muka bumi ini. Tanah Papua Barat (Sorong sampai Samarai) terkenal di seluruh dunia hanya karena dua hal yaitu Harta Kekayaan Alam dan Konflik. Dahulu hingga kini tanah Papua Barat menjadi tanah rebutan bagi kaum kapitalis, feodal, imperialis dan kolonial ketika mereka memandang tanah Papua Barat mempunyai harta kekayaan alam yang berlimpa ruah seakan surga kecil jatuh di bumi. Ketika mereka memandang kekayaan alam di Papua Barat setiap kaum kapitalis, imperialis, feodal dan kolonial Negara Negara di dunia termasuk Negara Indonesia berlomba lomba menuju ke tanah Papua Barat. Kedatangan mereka bukan karena senangnya Manusia Papua Barat melainkan senangnya harta kekayaan alam sehingga manusia Papua Barat lewat (mati) begitu saja tanpa ada rasa simpati dari orang luar, yang meningkat hanyalah masalah diatas masalah. Oleh karena itu untuk mencari kedamaian hidup di Tanah Papua Barat maka dalam tulisan ini penulis akan menguraikan tiga hal yaitu yang pertama akan menguraikan tentang bagaimana Negara Indonesia menganangi manusia dan kekayaan alam Papua Barat, yang kedua akan mengulas tentang bagaimana berbagai Elemen menangani Papua Barat dan yang ketika adalah mencari jalan yang terbaik Papua Tanah Damai.
Penanganan Negara terhadap Manusia dan Kekayaan Alam Papua Barat
Perjalanan hidup masyarakat Papua Barat sejak Papua Barat Merdeka dan kemudian dianeksikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga kini sudah memasuki setengah abad atau 50 tahun hidup bersama Negara Indonesia. Realita hidup masyarakat Papua di dalam Bingkai NKRI sudah gagal memberi kenyamanan hidup bagi masyarakat Papua Barat dalam hal keamanan hidup bagi Masyarakat Asli Papua (MAP). Sekalipun Negara Indonesia akan menggantikan era dari Orde Lama (ORLA), Orde Baru (ORBA) hingga Era Reformasi untuk mengatur tatanan hidup bagi warga Negara Indonesia bagi MAP di Tanah Papua Barat hanyalah istilah era ganti istilah era yang mana konsep pembangunan Negara Indonesia tetap sama dari era pertama hingga era terakhir yaitu era reformasi sehingga tindakan tindakan lapangan atau praktek praktek konsep pembangunan di lapangan tetap konsep pembangunan militeristik di Papua Barat sehingga yang terjadi adalah lain konsep lain praktek di lapangan.
Sejak Papua Barat merdeka 1 Desember 1961 dan menyerahkan ke dalam UNTEA 1 mei 1963 hingga PEPERA 1969 Papua dianekasikan kedalam NKRI itu adalah pintu awal memulai hidup MAP dalam tekanan Pembunuhan, Penculikan, Penindasan, pembantaian, perampasan dan pemerkosaan. Hal ini terbukti ketika operasi militer terus terjadi di Tanah Papua Barat, tiada tahun yang hidup aman bagi MAP di tanah Papua Barat. Contohnya tanggal 19 Desember 1961 setelah sembilan belas hari Papua Barat Merdeka Soeharto mengikrarkan TRIKORA, Peristiwa Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapuh Bersih I dan II (1981), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapuh Bersih (1985), Peristiwa Mapunduma Berdarah (1996), Peristiwa Wasior Berdarah (2001), Peristiwa Abepura berdarah (2000), Peristiwa Wamena Berdarah (2003), Peristiwa Puncak Jaya berdarah (2004), Peristiwa 16 maret 2006 dan peristiwa peristiwa lain (baca Neles Tebai 2006:5 dalam buku Interfaith Endeavours for Peace in West Papua). Dan di tahun 2011 ini daerah yang dipusatkan untuk operasi militer sudah sedang berjalan di tiga daerah yaitu Paniai, Puncak Jaya dan Timika.
Lain konsep lain pratek di lapangan ini terlihat ketika tumbalnya rezim Presiden Soeharto menggantikan pula dari era ORBA ke era Reformasi dimana Negara memberikan ruang gerak yang seluas luasnya bagi warga Negara untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi di depan publik atau bebas menyampaikan aspirasi di muka umum, namun demikian bagi MAP di tanah Papua Barat amat sangat sulit mempraktekkan kebebasan menyampaikan pendapat, opini di muka umum karena kenyataan bahwa aktivis pro demokrasi dan kemanusiaan tetap memberikan stigma makar, separatis, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), dll.
Negara Indonesia demi memberikan jaminan kenyamanan hidup kepada MAP di Tanah Papua Barat maka, Negara Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia (TNI) menetapkan dan mengangkat motto militer Indonesia di Papua Barat adalah “Kasih itu Indah, Damai itu Indah” yang selalu terpampang di jalan raya maupun di kantor KODAM, KOREM, KODIM dan di jalan jalan. namun demikkian, ini adalah hanyalah slogan belaka yang tak pernah terjawab atas mottonya mereka. Sebagai sampel yang penulis ambil untuk menunjukkan pada tahun sebelumnya juga adalah tahun 2011, Ada banyak contoh kasus kasus di Tahun 2011 yang menjadi pelakunya adalah Negara melalui TNI dan Polisi adalah pada bulan April 14-16 dibawah Pimpinan Kapolsek Moanemani Iptu Mardi Marpuang S.Sos menembak dan menyisir masyarakat Moanemani di Kabupaten Dogiyai, 14 Mei 2011 Mahasiswa UNIPA ditikam mati di Pelabuhan Samabusa Nabire oleh Serka Hans Aru anggota TNI Batalyon 753 Nabire, 28 mei 2011 berawal dari kecelakaan lalu lintas sampai polsek Abepura menyerang dan menyisir hingga mengorbankan 4 orang mahasiswa Pegunungan Bintang di Kamkei, pada bulan juni dan juli 2011 polisi mengejar masyarakat di Puncak Jaya karena di duga TPN/OPM, pada bulan 15-27 Agustus 2011 polisi mengejar rombongan Jhon Yogi sehingga masyarakat Paniai yang lain mengungsi ke tempat lain, masih dalam bulan agustus 2011 Polresta Jayapura menangkap 15 orang umat Baptis di Skyland, pada bulan September 2011 penambahan pasukan dari Kelapa Dua Jakarta di Timika areal PT. Freport, tanggal 19 Oktober 2011 dibawah Pimpinan Kapolresta Jayapura Iman Setiawan, SIK menyerang masyarakat Papua yang menjadi peserta Kongres Papua III di Lapangan Zakeus Padang Bulan di Abepura, pada bulan November pengejaran rombongan Jhon Yogi di Paniai hingga masyarakat biasa pun mengungsi ke tempat lain, tanggal 13 november 2011 polisi menembak warga Yulius di Baya Biru di Degeuwo, terakhir 3 hingga kini Desember 2011 Polisi membumihanguskan satu kampong Wandigobak distrik Mulia di Kabupaten Puncak Jaya.
Berdasarkan contoh kasus di tahun 2011 tersebut diatas, ini terlihat tak ada satu bulan pun yang MAP hidup aman dan nyaman dimana pelaku utama adalah Negara melalui keamanan, dari contoh tahun 2011 tersebut menjadi sampel juga di tahun tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mengakhiri tulisan dibagian ini penulis mengakhiri dengan pertanyaan pertanyaan. pertanyaan kritis penulis adalah apa maksud motto TNI di Papua Kasih itu Indah, Damai itu Indah? Sejauh mana implementasinya tentang mottonya? Benarkah Motto TNI ini masyarakat Papua sedang rasa? Apakah Negara melaui polisi memberikan Jaminan hidup aman kepada MAP?
Penanganan Berbagai Elemen terhadap Manusia dan Kekayaan Alam
Menciptakan Papua Tanah Damai adalah tugas dan tanggung jawab semua orang yang tinggal dan di hidup di tanah Papua Barat tidak hanya tugas Negara melaui TNI dan Polisi sehingga setiap orang yang tinggal dan hidup di tanah Papua Barat wajib memberikan kontribusi ide, dukungan, opini dengan tujuan menciptakan tanah Papua Barat menjadi Tanah Damai. Menyadari betapa pentingnya menciptakan Papua Tanah Damai maka empat puluh unsur kunci yang terdiri dari Organisasi non pemerintahan (Ornop), Agama, politisi, masyarakat adat, pemerintah, media massa, tokoh perempuan dan akademisi mengadakan Lokakarya pada tanggal 25-30 November 2002 di Hotel Sentani Indah. Hasil Lokakarya yang ditetapkan ini dikembangkan oleh masing masing unsur yang hadir saat itu.
Meskipun demikian, realita hidup MAP saat ini semua kalangan sedang diam membisu atas berbagai konflik yang terjadi secara kontinu dan berkepanjangan di Tanah Papua Barat. Misalnya masyarakat adat antara Wamena dan Yoka, Waena Kampung terjadi pertengkaran, itupun Ondoafi dan Kepala Suku diam membisu padahal sebelumnya mengaku diri sebagai Ondoafi kepala Suku sehingga masalah NKRI Harga Mati atau Papua Harga Mati mereka duluan angkat bicara tetapi tidak pernah bicara atas masyarakatnya sendiri. Begitu pun agama, Sofyan Socrates Dumma Yoman di setiap buku yang beliau tulis selalu mengatakan bahwa gereja harus menjadi benteng terakhir perlawanan umat Tuhan di Papua. Gereja tidak boleh berkoar-koar di mimbar-mimbar gereja saja tapi gereja harus berbicara suara kenabian, mengatakan yang benar kepada siapa saja yang melanggar hak-hak dasar umat manusia. Gereja tidak boleh diam, gereja tidak boleh tutup mulut, gereja tidak boleh berdansa-dansa di dalam tetesan darah dan air mata Umat Tuhan yang tertindas, teraniaya, terbelenggu oleh kekuatan-kekuatan yang memenjarakan mereka di atas tanah leluhur. Manusia tidak boleh dibunuh, dihina, diperlakukan tidak adil oleh siapapun, atas nama apapun (Baca Setiap Buku yang Dumma Tulis).
Kita harus mengakui dan menghargai bahwa betapa Pandai dan Pintarnya seorang Pendeta, Pastor, Haji berdansa dansa memberikan kotbah dengan kata kata manis, mutiara, bijak dan ayat ayat yang sudah hafal diluar kepala diatas mimbar mimbar yang suci sehingga umat menjadi kagum dan heran tetapi betapa bodohnya mereka ketika umatnya dibunuh, ditembak, dibantai, ditindas dan ditikam mereka diam 1001 kata dan bahasa, seakan Bunga Putri Malu Yang Disentuh Orang. Maka singkatnya penulis mau katakan pemimpin Papua Barat Pendeta, Haji dan Pastor amat sangat pintar dan berani mewartakan Firman Tuhan dan Yesus Kristus tetapi mereka sangat Takut memikul Kayu Salib Tuhan Yesus. Begitu pun elemen elemen lain seperti, politisi, akademisi, dll juga sedang diam membisu atas konflik yang berkepanjangan dan kontinu di Papua Barat.
Mencari Jalan Menuju Papua Tanah Damai
Konflik yang berkepanjangan dan berkontinu diatas tanah Papua Barat yang mana proses penyelesaian masalah yang tak kunjung datang, yang ada hanyalah pembantaian, pembunuhan, pertumpahan darah, penculikan dan penindasan yang tiada hari, tiada bulan satu pun yang MAP merasa hidup aman, nyaman, tentram dan Damai sekalipun masyarakat maupun seluruh elemen mengharapkan Tanah Papua Barat harus Damai dari segala konflik. Penulis juga mengakui dan menghargai bahwa berbagai cara yang tempuh untuk mencegah konflik namun semuanya berbuntut tidak ada hasilnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan agar Dialog Jakarta-Papua yang di rancang oleh Pastor Dr. Neles Tebai mesti dilakukan oleh kedua belah pihak dengan posisi Papua dan Jakarta bukan Pemerintah Pusat Jakarta dan Pemerintah Daerah Papua.
Dialog harus akui bahwa bukan sebuah tujuan dan solusi tetapi sebuah cara dan jalan menuju tujuan, itu berarti setelah dialog juga harus ada langkah langkah tertentu yang harus tempuh demi mencapai tujuan bagi semua orang. Untuk melaksanakan Dialog Jakarta-Papua mesti melepaskan semua bentuk kecurigaan hasil Dialog yang akan capai dari kedua belah pihak dan segera menetapkan juru runding masing masing serta menentukan tempat pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengakhiri tulisan ini rekomendasi penulis adalah Dialog Jakarta-Papua tanpa Syarat harus dilaksanakan dengan mediator dari pihak ketiga yang bukan Indonesia dan Papua serta tempat yang diluar dari Papua dan Indonesia pula. Semoga ………!!!!
----------------------------------
(*) Mahasiswa Universitas Cendrawasih di Port Numbay yang tinggal di Gubuk DESETERBA Jalan. Kamuu di Perumnas 01 Waena di Port Numbay Papua Barat.
COMMENTS