Konflik Pemilukada dan Pengurasan Energi Rakyat

Semarak pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), hampir terasa di sejumlah kabupaten/kota di Tanah Papua. Dari kabupaten induk hingga kabupaten pemekaran, ada yang telah dan sedang dalam tahapan menuju pelaksanaan event lima tahunan ini. Kondisi ini ditandai dengan ramainya baliho, spanduk dan poster yang terpajang di tempat-tempat umum. Tujuannya tidak lain, mensosialisasikan wajah dan visi-misi para calon pemimpin yang akan bertarung meraih mandat rakyat secara langsung.

Lagi-lagi, semarak pemilukada seakan menyita perhatian rakyat asli Papua yang kini mulai ‘malas tau’ atau anti pati dengan keberadaan Otonomi Khusus. Situasi ini belakangan cukup beralasan. Sebab ditengah kesemrawutan (ketidak jelasan) pelaksanaan Otsus, perhatian rakyat asli Papua justru tertuju pada pemilukada. Ini terjadi karena ada wacana bombastis yang digembar-gemborkan bahwa lewat pemilukada akan muncul pemimpin yang bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Praktis, wacana ini lalu menjadi ’pemanis’ yang menggaet perhatian rakyat Papua di kota hingga kampung-kampung terpencil.

Konon, masyarakat kampung yang tadinya hanya sibuk mengurus kebun, menokok sagu, berburu dan melaut, kini secara sukarela meninggalkan aktivitas itu selama berhari-hari karena ikut dimobilisasi dalam kampanye. Situasi ini terlihat dari rentetan pemilukada di beberapa kabupaten seperti, Yahukimo, Supiori, Asmat, Yalimo, Lani Jaya, Manokwari, Maybrat, Tambrauw, dan lain-lain. Momentum pemilukada juga membuat masyarakat gelisah. Berharap melihat calon pemimpin pujaannya segera memenangkan pertarungan dan menduduki kursi kepala daerah (berkuasa).

Bukan hanya itu, pilkada juga membuat sesama keluarga dekat (inti) yang hidup serumah atau sekampung malahan ikut-ikutan bersitegang (bertengkar) lantaran memiliki calon pujaan yang berbeda. Sampai-sampai masyarakat yang tidak tahu-menahu soal politik seperti keburu mimpi indah bahwa lewat pemilukada realitas hidup mereka yang tadinya susah akan berubah drastis menjadi lebih baik. Situasi demikian tentu berbeda dengan masyarakat asli Papua yang bermukim di kota. Mereka yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan politik yang jauh lebih maju dari masyarakat di kampung, sebaliknya tidak begitu antusias dengan momentum pemilukada.

Ada yang bahkan tidak mau menggunakan hak pilihnya, alias memilih golongan putih (golput). Ini terjadi karena munculnya kesadaran kritis dalam memandang event lima tahunan ini lebih sebagai sinetron demokrasi. Artinya, meskipun diulang tiap lima tahun sekali, toh pemimpin yang terpilih tetap begitu-begitu saja. Sikap itu pun tak bedanya dengan masyarakat migran (non Papua) yang selama ini masih apatis dengan perhelatan pemilukada di Tanah Papua. Tak jarang muncul pemikiran seperti ini, “untuk apa ikut-ikutan pemilukada kalau hasilnya nanti tidak mengakomodir kepentingan kita.”

Meskipun sudah lama menetap di Papua, masih tetap ada masyarakat migran yang menganggap event pemilukada dilakukan hanya bagi orang asli Papua. Kalau pun mereka ikut dalam pemilukada, ini hanya sebatas formalitas karena bukan lahir dari suatu kesadaran politik berdemokrasi. Tragisnya, perhelatan pemilukada di Tanah Papua sejauh ini tidak pernah sepi dari berbagai polemik. Di beberapa wilayah konflik pun pecah hingga terjadi berulang-ulang. Satu peristiwa yang masih segar di ingatan kita adalah bentrok warga di Kab. Puncak, akhir Juli 2011 lalu. Akibatnya 19 orang meninggal dari kedua kubu pendukung Elvis Tabuni-Heri Dosinay dan Simon Alom-Yosian Tenbak.

Peristiwa ini sempat mendapat pemberitaan media massa di Indonesia maupun media internasional seperti BBC, VOA, Radio Netherland dan Radio Autralia. Bentrok di Kab. Puncak bermula dari adanya dukungan ganda DPC Partai Gerindra kepada dua calon kandidat yang berbeda. Dualisme dukungan ini membawa ketegangan diantara kedua calon hingga ikut menyulut ketegangan diantara kedua kubu pendukung calon. Hasilnya, bentrok tak bisa dicegah hingga pecah di hari pertama Sabtu (30/7) dan Minggu (31/7). Padahal KPUD setempat belum melakukan verifikasi berkas para calon kandidat untuk menyatakan mana yang lolos verifikasi dan mana yang tidak.

Dampak dari konflik ini sempat membuat situasi di wilayah ini mencekam selama beberapa minggu sehingga membutuhkan campur tangan aparat keamanan. Selanjutnya di awal September 2011, konflik di wilayah yang sama kembali terulang dengan melibatkan warga masyarakat. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, beberapa orang yang terprovokasi hasutan telah melakukan tindakan anarkis dengan merusak dan membakar sejumlah bangunan. Selain konflik pemilukada di Kab. Puncak, sebelumnya juga diberitakan media bahwa konflik pemilukada pun pernah terjadi di beberapa wilayah.

Misalnya, kisruh berbuntut pembakaran kantor KPUD Yahukimo, kisruh pemilukada Lanny Jaya, kasus pembacokan ketua KPUD dan pembakaran kantor KPUD Maybrat, atau kisruh terkait proses pencalonan pada pemilukada Kab. Tambrauw (Prov. Irian Jaya Barat). Belum lagi jika disinggung satu per satu mengenai perkara sengketa para calon yang bertarung dalam pemilukada dengan KPUD sebagai institusi penyelenggara pemilihan. Sengketa semacam ini umumnya berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI Jakarta. Sebut saja polemik seputar pemilukada Kota Jayapura yang berujung penggantian ketua KPU dan ketua Panwaslu Kota Jayapura lantaran terlibat tindak pidana pemilukada, serta pelaksanaan pemilihan harus berlangsung 2 kali putaran.

Padahal sebagai ibukota Provinsi Papua, lewat penyelenggaraan pemilihan yang baik akan memberi pembelajaran politik bagi kabupaten lain yang hendak melangsungkan pemilukada. Kota Jayapura juga mestinya bisa mempelopori kemajuan berdemokrasi dan berpolitik di Tanah Papua. Sebab disinilah pusat pembangunan dan gudangnya kalangan cendekiawan Papua. Mulai dari para politisi dan fungsionaris partai yang terpelajar, kaum agamis, media massa, hingga aktivis (LSM/perorangan) yang kritis semuanya berbasis disini. Hanya saja, dalam pelaksanaan pemilukada ternyata bertolak belakang dengan keunggulan Kota Jayapura sebagai pusat kemajuan.

Ada kesan bahwa sejumlah kalangan seperti disebutkan itu kurang memberi sumbangsih nyata terhadap kemajuan berdemokrasi bagi masyarakat di Kota Jayapura. Lebih-lebih pendidikan politik bagi masyarakat pinggiran (marginal) yang hidup dari hasil berkebun, membabat hutan, memecah batu, berjualan pinang, dan lain-lain. Pengalaman membuktikan bahwa kelompok-kelompok marginal, kaum miskin kota dan kaum yang kurang beruntung dalam indikator kemajuan (modern) inilah yang sering menjadi sasaran garapan partai dan elit politik. Kelompok ini memang mudah ditaklukan lewat cara bagi-bagi duit (uang), bagi sembako/beras hingga kegiatan pengobatan gratis yang dibuat secara insidentil oleh partai atau tim sukses calon menjelang pemilukada/pemilu.

Nah, konflik berupa bentrok massa yang terkait dengan pemilukada seperti diuraikan sebelumnya memang tidak terlepas juga dari realitas politik ‘buang umpan’ semacam itu. Disisi lain, konflik itu nyata-nyata telah mencoreng esensi dari semangat berdemokrasi itu sendiri. Dengan begitu ini memunculkan kesan bahwa jangan-jangan pemberlakuan demokrasi ala barat (Eropa dan AS) berwujud pemilukada (pemilu) bisa jadi bertolak belakang dengan realitas perkembangan orang Papua hari ini. Seperti kata Romo Magnis Suseno, demokrasi model ini hanya bisa berjalan efektif jika diterapkan di negara-negara kapitalis yang tingkat kesejahteraan mayoritas rakyatnya sudah mumpuni. 

Disamping tingkat kesadaran dan pendidikan politik rakyatnya juga sudah mapan. Sebab hal ini akan membentuk rakyat pemilih yang rasional (cerdas) dalam memilih pemimpin atau wakilnya di parlemen ketika berlangsung pemilihan. Jadi dalam hal ini rakyat bukan lagi memilih pemimpin atas dasar dorongan primordialisme kesukuan (klen, marga, hubungan emosional) sempit, seperti yang masih kental terjadi di Tanah Papua. Atau karena politik bagi uang (money politik), pembagian sembako dan beras murah jelang pemilukada atau pemilu. Akibatnya situasi ini membentuk para pemilih yang tidak rasional dan hanya terlena pada situasi (pragmatis) dalam menentukan pemimpin.

Belum lagi jika tingkat kesadaran dan pendidikan politik yang rendah, membuat para elit dan fungsionaris partai mudah memobilisai rakyat untuk tujuan politiknya. Pantas saja, dalam situasi semacam ini massa pendukung calon berbeda yang tidak mengerti politik dan demokrasi sering terprovokasi hingga bentrok. Padahal dalam etika politik, baik elit dan parpol wajib memberi penyadaran dan pendidikan politik bagi rakyat agar menjadi pemilih yang cerdas. Bukan sebaliknya menjadi pemilih yang tidak rasional, ikut-ikutan dan pragmatis. Bisa dimengerti, mengapa demokrasi yang seharusnya tercermin dari pemilukada, sejauh ini hanya dimaknai dalam pengertian sempit?

Tentu ini lebih disebabkan oleh demokrasi bercorak primordialisme sempit, yang oleh para elit lokal Papua sering dimanfaatkan sebagai jalan mencari kekuasaa. Lalu ketika berkuasa, ada peluang untuk memperkaya diri dan kelompok dengan jalan menumpuk materi sebanyak-banyaknya. Demokrasi yang secara sederhana dipahami sebagai “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” dalam prakteknya telah bergeser menjadi “dari rakyat, oleh rakyat tapi untuk satu dan sekelompok orang.” Ini persis terlihat ketika semua energi yang dikorbankan rakyat hampir terlupakan begitu saja oleh elit-elit politik pembual dan partai politik yang tak tahu berbalas budi.

Padahal disaat-saat kampanye, kaum buruh, petani, nelayan dan kaum miskin kota yang ikut termobilisasi harus rela menahan haus bercampur lapar ditengah terpaan terik matahari. Ini demi mendengar retorika muluk-muluk dari sang calon yang telah menjual tampang di tempat umum via baliho dan pamflet. Toh hasilnya rakyat tetap saja menjadi tumbal bagi para elit petualang politik untuk memenuhi hasrat kekuasaan. Sembari tetap tidak peduli kalau rakyat pendukungnya sejak awal telah berkutat mati-matian hanya untuk membela sang calon pujaannya.

Ketika sudah menjadi pemimpin, namun karena dianggap tidak becus memimpin, rakyat pun tak berdaya menurunkan pemimpinya. Sebab memang tidak ada mekanisme untuk itu. Lagi pula dalam sistem politik Indonesia, tidak ada aturan hukum yang memungkinkan dibuatnya semacam “kontrak politik” antara rakyat dan elit politik yang mau memimpin. Ini agar rakyat secara langsung bisa menurunkan (memecat) pemimpin yang dinilai tidak beres melalui mosi tidak percaya dalam suatu aksi massa. Tapi itu mustahil, karena demokrasi berwujud pemilukada mungkian akan tetap menguras energi rakyat.